Gugatan Yusril cs Soal BBM ke MK Tidak Terlalu Dini

Yusril Ihza Mahendra (Foto: Dok Okezone)

Yusril Ihza Mahendra (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Langkah Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan untuk memohon uji formil dan materil Pasal 7 ayat 6a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat.

Meskipun, undang-undang tersebut belum ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diberi nomor serta diundangkan dalam lembaran negara oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Kekhawatiran Organisasi Advokat Indonesia (OAI) dan Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) bahwa permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima (NO) oleh Majelis Hakim MK karena tidak memenuhi ketentuan formil permohonan, tidak akan terjadi. Sebelumnya kedua organisasi tersebut menyatakan gugatan itu terlalu dini karena RUU APBNP 2012 belum ditandatangani presiden.

“Itu cuma langkah taktis. Yusril masa enggak tahu hal sesepele itu,” kata ahli hukum tata negara Margarito Kamis kepada okezone, Selasa (3/4/2012).

Berdasarkan pengalamannya, Margarito mengatakan langkah Yusril dan kawan-kawan biasa dilakukan pemohon. Mereka hanya mencatatkan permohonan, dan permohonannya belum diregistrasi oleh panitera MK. “Mereka (OAI dan PMHI) terkecoh,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Yusril saat diundang menjadi pembicara di TV One. Dia menjelaskan, undang-undang yang disahkan paripurna DPR tidak akan bisa berubah meski belum ditandatangi presiden. Jika dalam 30 hari presiden tidak menandatangani, undang-undang itu akan tetap berlaku.

“Kami ajukan sekarang kami buat tanda terima. Belum kami buat register. Baru nomor penerimaan belum registrasi,” katanya.

Secara substansi, Margarito sependapat dengan Yusril bahwa Pasal 7 ayat 6a tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu sama dengan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang menyerahkan penetapan harga BBM terhadap mekanisme pasar. Pasal itu telah dibatalkan MK.

“Pasal 7 ayat 6a mengatakan, pemerintah dapat menaikkan harga BBM apabila ICP kita melampaui 15 persen dalam 6 bulan ke depan atau menurunkan apabila ICP kita di bawah 15 persen. Itu bagi saya sama maknanya dengan mekanisme pasar, sementara norma itu pernah ada dalam pasal 28 Undang-Undang Migas yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK,” katanya.

“Darimana pemerintah memperoleh ICP 15 persen itu? mesti cek di pasar kan,” imbuhnya. (okezone)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: