Upaya Membongkar Dugaan Korupsi Penerimaan CPNS: Lespem Rembang Dukung KPK

SUARA MERDEKA CyberNews – Minggu, 13 Februari 2011

Rembang, CyberNews. Lembaga Studi Pemberdayaan (Lespem) Rembang menyambut baik upaya penyelidikan dugaan praktik suap pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator Lespem Bambang Wahyu Widodo menyebutkan, pihaknya siap mendukung upaya KPK untuk mengungkap dugaan tersebut.

“KPK mensyaratkan ada masyarakat yang melapor dengan memberikan bukti adanya praktik suap penerimaan CPNS untuk mengungkap kasus ini, Lespem termasuk yang pertama melakukan hal itu. Kami siap jika nantinya dikonfirmasi langsung oleh KPK,” tegasnya, Minggu (13/2).

Bambang menambahkan, sinyalemen dimulainya penyelidikan kasus dugaan suap dan pemerasan pada penerimaan CPNS dilontarkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin di Jakarta, Rabu lalu. Disebutkan, KPK telah mulai melakukan penyelidikan pada penerimaan CPNS di institusi Pemerintah Pusat hingga pemerintah kabupaten.

“Meski tak merinci kabupaten mana saja yang menjadi target KPK, kami yakin Kabupaten Rembang menjadi salah satunya. Apalagi segala bukti kecurangan dan kejanggalan dalam penerimaan CPNS Kabupaten Rembang tahun 2009 telah kami serahkan. Ini cukup untuk dijadikan dasar penyelidikan,” katanya.

Lespem kali pertama melaporkan dugaan praktik suap CPNS Kabupaten Rembang ke KPK tanggal 8 Maret 2010. Laporan temuan data dan fakta baru juga telah disampaikan ke KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW), serta Kemenpan dan Reformasi Birokrasi RI, pada 22 November 2011.

Bambang menyatakan, pengungkapan kasus penerimaan CPNS Kabupaten Rembang tahun 2009 ini penting sebagai shock therapy bagi oknum pegawai yang melakukan kecurangan. Apalagi, lanjut dia, tahun 2011 ini Pemkab Rembang kembali berencana membuka penerimaan CPNS dalam jumlah besar.

“Kami khawatir penerimaan CPNS yang direncanakan dibuka lagi tahun ini, akan bernasib sama seperti penerimaan CPNS 2009. Selain rawan diperjual belikan, kesempatan warga miskin untuk mengabdi sebagai PNS pun bisa tertutup karena tak punya uang banyak,” tegasnya.

( Saiful Annas / CN26 / JBSM )